UR Realisasikan Gerakan Penanaman 1.000 Pohon

Dok.Chandra Ekajaya

Dok.Chandra Ekajaya

Sebagai bentuk komitmen Universitas Riau (UR) dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan melalui penghijauan kawasan Kampus Bina Widya UR Simpang Baru, Panam, Pekanbaru-Riau, segera direalisasikan. Realisasi ini akan dilaksanakan hari ini Kamis (2/3) di sejumlah titik lokasi penanaman.

“Insya Allah, realisasi penanaman 1000 pohon akan kami laksanakan Kamis 2 Maret 2017 di beberapa lokasi yang telah disiapkan. Lokasi dimaksud yaitu di kawasan Eco Edu Park, kawasan komplek gedung Grand Gasing Millenium (GGM), dan kawasan Bumi Perkemahan Kampus UR,” ungkap Rektor UR, Prof Dr Ir Aras Mulyadi DEA.

Dok.Chandra Ekajaya

Lebih lanjut, dalam realisasi kegiatan gerakan penanaman 1.000 pohon yang diberi nama “Green Campus Berbasis Konservasi dan Budaya Melayu” dengan tema “Optimalisasi peran Para Pihak Menuju Pekanbaru Hijau” ini.

Rektor UR menyebutkan telah mengajak sejumlah pihak untuk berkontribusi dalam suksesnya gerakan ini. “Kami mengajak sejumlah pihak untuk turut merealisasikan gerakan penanaman ini. Di antaranya Pemerintah Provinsi Riau, mi-tra-mitra eksternal UR, undangan, serta seluruh satuan unit dan lembaga dan mahasiswa yang ada di lingkungan UR,” jelas Aras. Lebih lanjut, Prof Dr Zulkarnain SE MM, Direktur Pascasarjana UR selaku penginisiasi gerakan penghijauan ini menyebutkan upayanya dalam menyukseskan kegiatan pada 2 Maret 2017 ini.

“Dari Program pascasarjana UR, kami sudah mengajak mahasiswa baru khusus program pascasarjana U R untuk menyumbangkan satu bibit pohon oleh satu orang mahasiswa” katanya.

Ada sekitar 427 orang mahasiswa baru pascasarjana dari 26 Program Magister yang dilibatkan dalam gerakan ini, dan akan hadir pada penanaman pohon.

Enam Desa Ditarget Bebas ODF Juli

Enam Desa Ditarget Bebas ODF Juli

Enam desa di Kecamatan Sale ditargetkan bebas Buang Air Besar Sembarangan (BABS) pada bulan Juli mendatang. Terdapat tiga desa yang menjadi fokus perhatian pihak kecamatan, yakni Sale, Jinanten dan Mrayun. Hal itu, dikarenakan masih banyaknya kepala keluarga yang belum memiliki jamban.

Program bebas BABS memang masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemkab Rembang. Tren peningkatan desa yang lolos verifikasi bebas BABS dari tahun ke tahun semakin meningkat.

Pada tahun 2016 ada sebanyak 102 desa yang lolos verifikasi, lumlah tersebut meningkat tajam dibanding tahun 2015 yang hanya ada 50 desa bebas BABS. Tahun 2017, Pemkab menargetkan 111 desa yang tersisa tidak lagi buang air besar di sembarang tempat.

Sementara itu, Kecamatan Sale menjadi salah satu wilayah yang semua desanya belum bebas BABS. Camat Sale Kunardi menjelaskan, terdapat enam desa di wilayahnya yang belum lolos verifikasi bebas BABS. Yakni, Desa Jinanten, Tahunan, Mrayun, Bancang, Sale dan Wonokerto.
Pihaknya sendiri terus mengupayakan agar enam desa tersisa itu bisa menyusul sembilan lainnya yang telah lolos bebas BABS. Diantaranya, melibatkan berbagai unsur masyarakat melalui kegiatan bersama. “Kami ada Jumat bersih dan pramuka peduli,” ungkapnya.

Selain itu, pihaknya juga mendapat bantuan dari 35 mahasiswa dari salah satu kampus swasta di Rembang yang sedang menjalani program Kuliah Kerja Nyata (KKN). Kunardi mengungkapkan sengaja menempatkan mahasiswa itu di tiga desa, yakni Sale, Mrayun dan Jinanten. “Karena kepala keluarganya yang belum punya jamban masih cukup tinggi. Enam desa ini kita targetkan bulan Juli bisa bebas BABS,” jelasnya.

Yohanes Eka Jaya Chandra Kritik Kondisi Jalan Nasional

Dok.Yohanes Eka Jaya Chandra

 

Dok.Yohanes Eka Jaya Chandra

Yohanes Eka Jaya Chandra mengkritik kondisi jalan nasional yang rusak parah. Kondisi jalan yang rusak dapat mengganggu perekonomian masyarakat. Bukan hanya mengganggu perekonomian namun jalan yang rusak akan membuat mobilisasi perekonomian warga tersendat.

Kerusakan jalanyang terjadi banyak diakibatkan oleh buruknya pembuatan kualitas jalan yang baru dibangun cepat hancur. Kondisi tersebut diduga akibat rendahnya kualitas hasil pembangunan yang dilaksanakan pengusaha yang bekerja sama dengan pemerintah.

“Kerusakan jalan nasional tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat. Tapi juga menyebabkan kecelakaan lalu lintas dna mengakibtkan korban jiwa,” ujar Yohanes Eka Jaya Chandra.

Dengan keadaan jalan yang rusak juga akan membuat citra dari daerah tersebut juga akan jelek. Bahkan ada beberapa daerah di Indonesia yang kondisi jalanya rusak parah mendapat julukan wisata jeglongan dari para warga yang sempat viral di media sosial.

Dok.Yohanes Eka Jaya Chandra

Yohanes Eka Jaya Chandra menyatakan dalam perjalananya di beberapa daerah di pulau jawa saja, kondisi jalan nasional sebagian besar rusak berat sehingga dikeluhkan masyarakat. Kerusakan jalan nasional telah berdampak negatif terhadap daerah tersebut, Salah satu citra buruk yang akan didapat oleh bupati . Bupati akan dianggap tidak bekerja oleh masyarakat dan akhirnya di-bully di media sosial. Padahal, perbaikan jalan nasional bukanlah kewenangan pemerintah kabupaten melainkan oleh PU.

Yohanes Eka Jaya Chandra juga menghimbau kepada pemerintah pusat yang berwenang  untuk segera menyelesaikan masalah ini. Bukan tanpa alasan jika hal semacam ini akan berlarut larut akan merugikan masyarakat dan juga citra pemerintah juga yang akan tercoreng.

“ bukan hanya pemerintah yang dirugikan, tapi juga masyarakat secara umumnya” ujar Yohanes Eka Jaya Chandra.

Setelah dikonfirmasi oleh Yohanes Eka Jaya Chandra, pemerintah yang berwenang menyebutkan bahwa kerusakan jalan yang terjadi masih diupayakn diperbaiki secara terus, kondisi alam juga menyebabkan perbaikan jalan sedikit mengalami keterlambatan.

Pemerintah telah menggelontorkan anggaran untuk perbaikan jalan sebesar Rp 100 miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk perbaikan beberapa ruas jalan nasional yang rusak. Kegiatan perbaikan jalan sendiri dilakukan Balai Jalan dan Jembatan Kementerian PUPR.