Menara Telekomunikasi Bermasalah

Banyaknya menara telekomunikasi yang tidak mengantongi dokumen perizinan komplet membuat kalangan legislatif meradang. Sebab, fenomena pengusaha menara telekomunikasi yang nakal atau tidak peduli dengan peraturan bukanlah hal yang baru. Maka dari itu, untuk memberikan efek jera, anggota dewan DPRD Banten memanfaatkan momentum. Dimana pada momentum ini mereka akan membahas tentang raperda perubahan kedua atas Perda No. 20/2011 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi. Mereka berencana untuk menyisipkan sejumlah materi sanksi tegas. Diantaranya adalah pembongkaran. Menurut Ketua Pansus III Suryono, sanksi berupa pembongkaran merupakan hal baru. Ini khusus untuk pengusaha menara telekomunikasi yang mengabaikan teguran maupun peringatan pemkab lantaran tak mengantongi dokumen perizinan lengkap. Banyak pengusaha menara telekomunikasi menyayangkan pengusaha yang nakal tersebut. Karena ini menyangkut nama baik dari kalangan pengusaha. Maka mereka pun sepakat jika nantinya ada sanksi tegas yang mengatur pendirian maupun pengelolaan menara telekomunikasi. Bahkan menariknya, para pengusaha tower yang bakal melakukan pembongkaran sendiri. Biaya pembongkaran juga ditanggung sendiri.

Menara Telekomunikasi

Para pengusaha mengatakan bahwa perintah pembongkaran juga diberlakukan kepada pengusaha yang tidak memperpanjang pengoperasian menara pascaperjanjian sewa habis. Selain untuk menara telekomunikasi bertiang tiga atau empat, kebijakan baru ini nantinya juga menyoroti keberadaan tower dengan penyangga satu tiang. Sebab, tak satu pun yang mengantongi perizinan. Padahal, jumlahnya diperkirakan mencapai 70 hingga 100 unit. Pengusaha Chandra Ekajaya merupakan salah satu pengusaha yang bergerak di sektor telekomunikasi. Ia mengatakan bahwa keberadaan tower satu tiang ini jauh lebih parah. Tak jarang berdiri di pinggir jalan raya. Baik di jalan kabupaten maupun provinsi. Secara substansi, pendirian menara telekomunikasi ini menyalahi tata ruang. Kasubbag Perundang-undangan Bagian Hukum Setda Sudarmaji menambahkan, jangkauan raperda perubahan kedua ini lebih luas. Dalam draf juga disebutkan peran tim pengawas dan pengendalian (wasdal). Tim yang menginduk pada Dinas Komunikasi dan Informatika ini salah satunya berperan memasang papan pengumuman di menara telekomunikasi bermasalah. Chandra Ekajaya memberikan keterangan dari pemerintah kalau ada yang berganti kepemilikan tanpa pemberitahuan nanti langsung dipasangi.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *